BERITA DETAIL
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN  SUMBAWA - DIRJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI NTB

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA - DIRJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI NTB

25 November 2021   338
Sumbawa Besar--Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat Dan pemerintah daerah. Acara ini berlangsung di Aula H. Hasan Usman ( Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa), kamis (25/11/2021).
Kinerja PBN hingga November sudah 86,13%, masih tersisa 5,3 % untuk seluruh NTB. Alhamdulillah tahun ini NTB masih
terbaik
 
Nasional urutan ke 16 dari seluruh provinsi se Kabupaten di Indonesia, untuk realisasi belanja yang sudah berkwalitas. Adapun Sumbawa mendapatkan Juara Harapan II ,(Dua) dalam 5 besar
terbaik
 
dengan 83,32% dalam Pagu dan Realisasi DAK Fisik TA 2021 sd 23 November 2021. Namun, Irigasi jalan masih rendah mencapai 70%, tranportasi pedesaan 71%, ketahan pangan 71%. untuk dana desa 84,63% untuk realisasi dana desa DD non BLT, BLT, dan earmarked DD Kabupaten Sumbawa 210 desa belum salur Dana Desa Tahap III.
Untuk tahun 2022 Kabupaten Sumbawa meningkat 143 milyar untuk Dana Desa. dan Total Pagu DAK Fisik Tahun 2022 mencapai 176.231.818, hingga 23 November 2021 realisasi kredit program terbesar di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 988 miliar atau 19,36 dari seluruh realisasi di NTB Rp. 5,15 miliar. Demikan di sampaikan kepala Kanwil NTB Bapak Sudarmanto SE. MM.
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya, mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.
Penandatangan PKS tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Abdul Gafur, Kepala BPKAD, Kepala KPPN, Kanwil DJPB NTB, Diskoperindag, Kepala BPMPD, Bea Cukai, Bapenda, dan Bapelitbang.
Terakhir Bupati Sumbawa Drs H. Mahmud Abdullah mengatakan telah menerima hasil laporan keuangan BPK dan Sumbawa patut bangga menerima penghargaan WTP ke 9 berturut- turut.dan berharap semua OPD bekerja keras untuk memenuhi target yang sudah di tetapkan oleh pusat.