Pemerintah Hadir untuk Rakyat: Wamen PKP dan Pemkab Sumbawa Pastikan Korban Kebakaran Kalimango Segera Tempati Hunian Layak
15 Mei 2026 16Sumbawa Besar, ppid.sumbawakab.go.id/14-5-2026 — Komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, S.E., ke Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kamis (14/05/2026).
Didampingi Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Wamen PKP bertemu langsung dengan para korban kebakaran yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran besar pada 21 Maret 2026 lalu yang menghanguskan 30 rumah warga.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Camat Alas tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap penderitaan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, bantuan, dan kepastian pemulihan kehidupan secara bertahap.
Dalam arahannya, H. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi seluruh korban terdampak kebakaran. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan ke depan sebagai tempat tinggal sementara yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pembangunan hunian tetap (huntap) agar masyarakat nantinya dapat kembali memiliki rumah yang permanen dan lebih baik.
“Pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama hidup dalam kondisi sulit setelah musibah. Karena itu proses pembangunan huntara dan huntap terus dipercepat,” ujar Fahri Hamzah.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PKP juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menangani dampak bencana kebakaran di Desa Kalimango.
Menurutnya, Pemkab Sumbawa bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, mulai dari penyusunan proposal desain rumah hunian tetap hingga penyediaan lahan pembangunan huntara.
“Pemkab Sumbawa sangat cepat dalam penanganan bencana ini. Bupati dan camat bekerja luar biasa sehingga proses pengajuan bantuan bisa segera diterima pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah pusat serta seluruh pihak yang telah membantu masyarakat Kalimango bangkit dari musibah.
Menurut Bupati, musibah kebakaran bukan hanya kehilangan rumah secara fisik, tetapi juga meninggalkan beban psikologis dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi cobaan tersebut.
“Pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat. Kami ingin memastikan warga terdampak bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik,” tegas Bupati H. Jarot.
Pada kesempatan tersebut, para korban kebakaran juga menerima bantuan tabungan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing kepala keluarga terdampak. Bantuan tersebut berasal dari Hashim Djojohadikusumo yang disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN).
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap selesai dilaksanakan.
Penanganan Bencana Tidak Hanya Soal Bantuan, Tapi Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat
Kunjungan Wakil Menteri PKP bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke lokasi terdampak kebakaran membawa pesan penting bahwa penanganan bencana bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga tentang kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat menghadapi masa sulit.
Dalam banyak kasus, masyarakat korban bencana sering kali membutuhkan kepastian, perhatian, dan pendampingan agar mampu bangkit kembali. Karena itu, langkah cepat Pemkab Sumbawa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemulihan masyarakat.
Pembangunan huntara dan huntap yang dipersiapkan pemerintah juga menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan tidak hanya untuk kebutuhan darurat jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan layak dalam jangka panjang.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pihak lain memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat apabila seluruh elemen bergerak bersama.
Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, langkah ini menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah terus berupaya hadir dan bekerja nyata dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama ketika warga mengalami musibah dan membutuhkan perhatian negara secara langsung.(KH74)
