Pemkab Sumbawa Dorong Transparansi Data Konsumsi Rumah Tangga untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Fakta
15 Februari 2026 11
Sumbawa, ppid.sumbawakab.go.id/15-2-26 - Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumbawa terus mendorong keterbukaan data pembangunan sebagai bagian dari komitmen transparansi publik. Salah satu upaya tersebut ditunjukkan melalui publikasi data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
Data ini memberikan gambaran nyata tentang pola pengeluaran masyarakat, tingkat konsumsi kalori, serta asupan protein menurut kelompok pengeluaran. Informasi tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data yang dipublikasikan, rata-rata pengeluaran masyarakat Sumbawa tercatat sekitar Rp1,51 juta per kapita per bulan. Sementara itu, konsumsi kalori rata-rata mencapai sekitar 2.131 kkal per kapita per hari dan konsumsi protein sekitar 67 gram per hari.
Distribusi data menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengeluaran dan kualitas konsumsi antar kelompok masyarakat, yang mencerminkan dinamika ekonomi lokal sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah daerah memandang keterbukaan data ini bukan sekadar publikasi statistik, tetapi sebagai bentuk undangan kepada masyarakat untuk memahami kondisi riil daerah, sekaligus berpartisipasi dalam diskusi pembangunan berbasis bukti.
Analisis Positif: Data Terbuka sebagai Fondasi Kebijakan Partisipatif
Publikasi data konsumsi ini menunjukkan arah baru tata kelola pembangunan daerah yang semakin berbasis data dan transparansi. Dengan menyajikan informasi yang mudah dipahami masyarakat, pemerintah membuka ruang dialog yang lebih rasional dan konstruktif antara warga dan pengambil kebijakan.
Data pengeluaran rumah tangga, misalnya, dapat menjadi indikator penting untuk membaca daya beli masyarakat serta mengukur efektivitas program perlindungan sosial. Sementara data konsumsi kalori dan protein memberikan gambaran kualitas hidup serta ketahanan pangan masyarakat secara lebih komprehensif.
Dari sudut pandang kebijakan, transparansi data seperti ini memungkinkan pemerintah:
-
menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih presisi
-
memperkuat intervensi gizi dan ketahanan pangan
-
merancang strategi ekonomi daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
-
serta mengukur dampak kebijakan secara objektif
Bagi masyarakat, keterbukaan ini memberi kesempatan untuk tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra dialog dalam pembangunan. Dengan memahami data yang sama, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih berbasis fakta, bukan sekadar persepsi.
Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik, karena transparansi data merupakan fondasi utama pemerintahan yang akuntabel. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
