Sumbawa Perkuat Kolaborasi Multipihak untuk Program Sumbawa Hijau Lestari
14 Februari 2026 48
Jakarta, ppid.sumbawakab.go.id/13 Februari 2026 — Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara pemerintah daerah dan mitra nasional maupun internasional guna memperkuat implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes, Kepala Bapperida Dedy Heriwibowo, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah. Hadir pula Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan, akademisi Universitas Mataram Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI M. Taqiyuddin, serta tim dari Ford Foundation.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, Julmansyah menekankan bahwa inisiatif rehabilitasi hutan dan penyelesaian konflik tenurial yang telah dijalankan Pemkab Sumbawa merupakan fondasi penting, namun memerlukan penguatan sinergi multipihak agar berkelanjutan.
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan semata agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan daerah yang menyatukan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi hutan, penguatan perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik lahan dipandang sebagai instrumen menjaga daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pertemuan ini juga membuka peluang dukungan nyata, mulai dari pendanaan lingkungan melalui BPDLH, pendampingan teknis dan kelembagaan dari lembaga mitra, hingga penguatan riset dan advokasi kebijakan. Bahkan sejumlah lembaga filantropi disebut siap bergabung dalam konsorsium pembiayaan Sumbawa Hijau Lestari, sebagai alternatif sumber pembiayaan non-APBN di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan direncanakan berkontribusi dalam program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) seluas sekitar 500 hektare di wilayah perhutanan sosial Sumbawa.
DPRD Sumbawa menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah, sementara Bapperida akan menindaklanjuti kesepahaman ini melalui konsolidasi lintas sektor guna memastikan implementasi program berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Ulasan: Momentum Menggeser Pembangunan Daerah ke Arah Ekologi-Ekonomi Terpadu
Pertemuan ini menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah mulai bergeser dari pendekatan sektoral menuju model kolaboratif yang menempatkan lingkungan sebagai fondasi ekonomi jangka panjang. Program Sumbawa Hijau Lestari dapat dibaca sebagai strategi adaptif daerah dalam menjawab dua tantangan sekaligus: krisis ekologis dan keterbatasan fiskal.
Keterlibatan lembaga pendanaan lingkungan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga filantropi global memperlihatkan bahwa pembangunan daerah kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBN atau APBD, tetapi mulai memanfaatkan skema pembiayaan alternatif berbasis keberlanjutan.
Jika konsolidasi ini berhasil diterjemahkan ke dalam program operasional, Sumbawa berpotensi menjadi model tata kelola lingkungan daerah yang inklusif, adaptif, dan berbasis kolaborasi multipihak. Namun tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan Sumbawa Hijau Lestari tidak hanya diukur dari luas hutan yang direhabilitasi, tetapi dari sejauh mana program ini mampu menciptakan transformasi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. (KH74)
Jartikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
