Jakarta, ppid.sumbawakab.go.id/31 Oktober 2025 — Dalam upaya memperjuangkan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara langsung melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dalam pertemuan itu, Bupati Jarot memaparkan kondisi riil lapangan, terutama tantangan distribusi BBM di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur serta tingginya biaya transportasi energi. Ia menegaskan bahwa pemerataan akses energi menjadi salah satu fokus utama Pemkab Sumbawa, karena energi merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kebijakan distribusi BBM di Kabupaten Sumbawa benar-benar menjangkau semua wilayah, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Akses energi yang adil adalah bagian dari keadilan sosial yang harus dirasakan seluruh masyarakat,” tegas Bupati Jarot.
Bupati juga menyampaikan harapan agar hasil pertemuan ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kebijakan distribusi energi yang lebih merata, efektif, dan sesuai dengan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami berharap dukungan dari BPH Migas untuk memperkuat sistem distribusi energi di Sumbawa. Hal ini bukan hanya soal ketersediaan BBM, tapi juga tentang pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Langkah Bupati Sumbawa bertemu langsung dengan BPH Migas menunjukkan bentuk kepemimpinan proaktif dan responsif terhadap persoalan dasar masyarakat, terutama dalam hal akses energi yang selama ini menjadi tantangan di wilayah kepulauan.
Beberapa poin penting yang dapat dicermati dari kegiatan ini antara lain:
Keadilan Akses Energi sebagai Pilar Pembangunan
Energi adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan akses BBM yang merata, masyarakat di wilayah pesisir dan perbukitan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih produktif — mulai dari sektor pertanian, nelayan, hingga UMKM.
Mendorong Efisiensi dan Stabilitas Harga
Pemerataan distribusi BBM akan menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan harga antarwilayah, serta mendorong stabilitas harga bahan pokok — yang pada gilirannya turut membantu pengendalian inflasi daerah.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Audiensi ini memperlihatkan bagaimana Pemkab Sumbawa aktif membangun komunikasi dengan lembaga pusat seperti BPH Migas untuk mencari solusi struktural terhadap persoalan energi, bukan sekadar kebijakan temporer.
Dampak terhadap Pertumbuhan dan Gini Rasio
Upaya menjaga stabilitas harga dan pemerataan energi juga berkontribusi terhadap menurunnya ketimpangan ekonomi (gini rasio). Dengan pemerataan akses, masyarakat di wilayah terpencil memiliki peluang ekonomi yang lebih besar, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.
Pertemuan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dengan BPH Migas menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperjuangkan keadilan energi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Upaya ini sejalan dengan visi pemerintahan Jarot–Ansori untuk mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera, melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan konektivitas energi, dan penguatan ekonomi berbasis wilayah.
Dengan dukungan BPH Migas dan sinergi lintas sektor, diharapkan ke depan seluruh masyarakat Sumbawa, termasuk di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, dapat menikmati akses energi yang setara dan berkelanjutan. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
sumber : Fb Syarafuddin Jarot