Sumbawa Besar, 31 Oktober 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Rasio Kabupaten Sumbawa tahun 2024 sebesar 0,379, sedikit di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat (0,361) (data diperbaharui pada Mei 2025). Angka ini menandakan ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumbawa berada pada level sedang dan relatif terkendali.
Capaian ini menjadi indikator bahwa program pengendalian harga dan inflasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara aktif menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, memperkuat daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi musiman.
Program-program seperti:
Operasi pasar murah,
Penguatan cadangan pangan daerah,
Pengendalian distribusi bahan pokok,
Serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa,
telah memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Langkah-langkah ini terbukti menjaga inflasi Sumbawa tetap terkendali di tengah tekanan harga pangan global, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan ekonomi Sumbawa tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan merata. Melalui peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan pariwisata, Pemkab Sumbawa berhasil memperluas akses ekonomi ke wilayah pedesaan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Pemerataan hasil pembangunan adalah komitmen kami,”
tegas Bupati H. Syarafuddin Jarot dalam salah satu kegiatan TPID.
Selain itu, Pemkab juga terus mendorong sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengantisipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar nasional.
Capaian Gini Rasio sebesar 0,379 menjadi cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menekan ketimpangan ekonomi di tengah tantangan inflasi dan dinamika ekonomi global.
Meski angka tersebut masih sedikit di atas rata-rata provinsi, namun secara substansi menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Sumbawa relatif merata dan tidak terjadi ketimpangan ekstrem.
Langkah-langkah pengendalian harga dan perlindungan daya beli masyarakat berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekonomi tersebut.
Program pengendalian inflasi yang terintegrasi dengan kebijakan kesejahteraan sosial—seperti bantuan langsung, pelatihan wirausaha, serta pembinaan UMKM—telah memperkuat daya saing ekonomi rumah tangga dan mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.
Inflasi Terkendali, Ketimpangan Stabil
Upaya TPID menjaga stabilitas harga terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat kelas bawah tetap terjaga, sehingga pendapatan mereka tidak tergerus.
Pertumbuhan Ekonomi Merata ke Desa
Program pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal berhasil memperluas kesempatan kerja di wilayah pedesaan, menekan urbanisasi, dan meningkatkan kesejahteraan berbasis komunitas.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Keberhasilan menjaga Gini Rasio di level 0,379 tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Tantangan ke Depan
Pemerintah daerah tetap perlu memperkuat inovasi sektor produktif dan ketahanan pangan lokal, agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih cepat menurunkan ketimpangan pendapatan.
Capaian Gini Rasio 0,379 tahun 2024 membuktikan bahwa strategi ekonomi Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Jarot–Ansori berjalan pada arah yang benar — menjaga inflasi tetap stabil, menumbuhkan ekonomi, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
Dengan melanjutkan kebijakan pengendalian harga yang efektif, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta peningkatan produktivitas sektor riil, Pemkab Sumbawa optimistis tingkat ketimpangan akan terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.
“Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan adalah tugas utama pemerintah daerah. Karena kemajuan Sumbawa tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tapi dari seberapa banyak masyarakat yang ikut menikmati hasilnya,”
pungkas Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
sumber : Data Publikasi BPS Sumbawa