TPPS Kabupaten Sumbawa Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
17 Oktober 2025 85
Sumbawa, ppid.sumbawakab.go.id/16 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Monitoring Triwulan I yang dirangkaikan dengan Aksi Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Bappeda Sumbawa.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait, dengan fokus utama memperkuat strategi lintas sektor dalam menekan angka stunting yang mengalami kenaikan signifikan.
Angka Stunting Meningkat, Pemkab Perkuat Aksi Terpadu
Dalam laporannya, Kepala Dinas P2KBP3A sekaligus Sekretaris TPPS Kabupaten Sumbawa, Junaedi, S.Si.A.Pt., M.Si, mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sumbawa meningkat dari 25,7% pada tahun 2023 menjadi 29,8% di tahun 2024.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Sumbawa.
“Balita yang kita rawat hari ini adalah generasi produktif di tahun 2045. Jika gagal mencegah stunting, kita kehilangan kesempatan menjadi bangsa maju,” tegas Junaedi.
“Penanganan stunting sudah menjadi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa dan menjadi pedoman dalam alokasi anggaran dan kegiatan lintas sektor,” tambahnya.
Sinkronisasi Program dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Sementara itu, Rusmayadi, S.Kep.Ns., M.P.H, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sumbawa, menyoroti pentingnya keterpaduan antarprogram dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu dinas, tetapi harus terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Semua kegiatan harus memiliki pijakan dalam dokumen besar pembangunan daerah. Kalau tidak masuk dalam RPJMD atau Renstra OPD, maka program tersebut akan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Rusmayadi menegaskan bahwa setiap OPD yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam penurunan stunting harus bergerak serentak dengan arah kebijakan yang sama.
Efisiensi Anggaran dan Pencegahan Dini Jadi Fokus Dinas Kesehatan
Dari sisi teknis lapangan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarip Hidayat, S.KM., M.PH, menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam penanganan kasus stunting.
Dengan pendekatan diagnosis dini dan intervensi cepat, anggaran sebesar Rp39 juta yang sebelumnya hanya menjangkau 20 anak kini dapat diperluas hingga melayani 100–200 anak berisiko stunting.
“Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu anak terdiagnosa stunting. Karena itu, kita maksimalkan program diagnosis dan edukasi gizi di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran imunisasi dan gizi seimbang, terutama bagi anak usia dini, sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak awal kehidupan.
Sinergi dan Komitmen Bersama untuk Generasi Emas 2045
Melalui rapat ini, TPPS Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antar-OPD, lembaga vertikal, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan target nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2025 dan mendorong terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
TPPS juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa melalui kader posyandu, kader PKK, dan tenaga gizi dalam menyampaikan edukasi dan pemantauan rutin tumbuh kembang anak.
Ulasan dan Analisis
Kegiatan TPPS ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengantisipasi dampak jangka panjang dari peningkatan angka stunting.
Secara strategis, terdapat tiga poin utama dari hasil rapat ini yang menjadi perhatian kebijakan daerah:
-
Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran
Setiap OPD harus memastikan program terkait stunting memiliki dasar hukum dan pijakan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra). Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan pengawasan anggaran. -
Efisiensi dan Fokus pada Pencegahan Dini
Pendekatan preventif melalui deteksi dini, imunisasi, dan edukasi gizi jauh lebih hemat biaya serta efektif dalam menurunkan risiko stunting daripada penanganan kuratif. -
Penguatan Peran Keluarga dan Desa
Upaya penurunan stunting tidak cukup dengan kebijakan pemerintah. Keterlibatan keluarga dan masyarakat desa menjadi faktor kunci dalam memastikan pola asuh, gizi, dan kesehatan anak terjaga.
Rekomendasi Kebijakan untuk Pemkab Sumbawa
-
Mendorong implementasi One Data Stunting Sumbawa untuk integrasi data antar-OPD dan desa.
-
Memperluas cakupan intervensi gizi sensitif melalui kolaborasi dengan sektor pertanian, pendidikan, dan sosial.
-
Mengoptimalkan kader posyandu dan PKK sebagai frontliner edukasi gizi keluarga.
-
Meningkatkan literasi publik tentang stunting melalui media digital dan kampanye lintas komunitas.
-
Membangun komitmen anggaran daerah berkelanjutan yang memprioritaskan program pencegahan sejak pra-kehamilan.
Kesimpulan
Rapat Monitoring TPPS Triwulan I Kabupaten Sumbawa menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting.
Dengan pendekatan kolaboratif, efisiensi anggaran, dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab Sumbawa menegaskan langkah nyata menuju Sumbawa Sehat, Cerdas, dan Produktif, demi masa depan Generasi Emas 2045. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
