Wabup Sumbawa Hadiri Rakor TPAKD 2025 di Jakarta, Dukung Penguatan Akses Keuangan Daerah untuk Ketahanan Ekonomi Nasional
11 Oktober 2025 99
Jakarta, ppid.sumbawakab.go.id/10 Oktober 2025 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah secara inklusif, berkeadilan, dan merata.
Rakor dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Turut hadir pula para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta membahas arah kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat inklusi keuangan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan manfaat kebijakan keuangan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Rakor ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya nasional memperkuat ketahanan ekonomi melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata.
“Inklusi keuangan harus menyentuh lapisan masyarakat di daerah, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mendukung setiap langkah strategis yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat akar rumput,” ujar Wabup Ansori di sela kegiatan.
Beliau juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi keuangan dan memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Kami di daerah siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dan OJK untuk memastikan setiap warga memiliki akses ke layanan keuangan formal, baik dalam bentuk tabungan, pinjaman, maupun perlindungan keuangan,” imbuhnya.
Melalui partisipasi aktif Pemkab Sumbawa dalam forum nasional ini, diharapkan lahir kebijakan kolaboratif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan inklusif.
Ulasan dan Analisis Publikasi
Rakor TPAKD 2025 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat posisi strategisnya dalam mendukung program nasional inklusi keuangan. Keikutsertaan Wakil Bupati Ansori memperlihatkan komitmen Pemkab Sumbawa untuk:
-
Meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat desa – terutama bagi sektor produktif seperti UMKM, petani, dan nelayan.
-
Menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah dengan memperluas akses pembiayaan berbasis komunitas.
-
Mendorong kolaborasi daerah–pusat agar program inklusi keuangan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Selain nilai strategis nasional, publikasi kegiatan ini juga memiliki fungsi transparansi publik — menunjukkan bahwa Pemkab Sumbawa aktif dalam forum kebijakan tingkat nasional, sekaligus menjaga akuntabilitas publik terhadap kebijakan ekonomi daerah.
Rekomendasi Kebijakan (berdasarkan konteks Rakor TPAKD 2025):
-
Pembentukan Forum Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sumbawa, melibatkan OPD terkait, perbankan, koperasi, dan lembaga mikro.
-
Penguatan digitalisasi keuangan desa, melalui pelatihan bagi perangkat desa dan UMKM untuk penggunaan layanan digital banking, QRIS, dan e-commerce lokal.
-
Integrasi program kredit mikro berbasis potensi lokal, seperti kredit tani, nelayan, dan wirausaha muda Sumbawa.
-
Peningkatan literasi keuangan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan generasi muda melalui pelatihan kolaboratif bersama OJK dan lembaga perbankan.
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa
sumber : Fb Mohamad Ansori
