BERITA DETAIL
Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wabup Ansori: Data Harus Valid, Bantuan Tepat Sasaran

Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wabup Ansori: Data Harus Valid, Bantuan Tepat Sasaran

29 Agustus 2025   56

 

 

Sumbawa Besar, ppid.sumbawakab.go.id/28 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa, Kamis (28/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, perwakilan BUMN/BUMD, pimpinan OPD terkait, serta menghadirkan narasumber Ir. H. Badrul Munir, M.M., mantan Wakil Gubernur NTB periode 2008–2013.

Dalam sambutannya, Wabup Ansori menegaskan bahwa penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan dengan serius, terukur, dan berbasis data yang valid.
“Pasal 34 UUD 1945 jelas menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Sumbawa, 50 persen penduduk sudah tercover oleh berbagai program pemerintah seperti PKH, Raskin, hingga BPJS. Namun, bantuan tidak boleh membuat kita terlena, melainkan menjadi pendorong agar angka kemiskinan bisa ditekan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keakuratan data sebagai kunci keberhasilan penyaluran bantuan. “Data harus valid, tidak boleh ada unsur kekeluargaan atau kepentingan lain. Hanya dengan data yang tepat, bantuan bisa tepat sasaran,” tambah Wabup.

Sementara itu, narasumber Ir. H. Badrul Munir, M.M. memaparkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 tercatat 12,87 persen, atau sekitar 63 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan Rp441.977. Posisi ini menempatkan Sumbawa di peringkat ketujuh dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan harus difokuskan pada empat kluster utama, yakni:

  1. Perlindungan sosial,

  2. Pemberdayaan masyarakat,

  3. Pengembangan infrastruktur, dan

  4. Penguatan ekonomi sosial.

Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antarinstansi untuk bersinergi menurunkan angka kemiskinan dengan program-program yang terukur dan berbasis data akurat.

“Kuncinya adalah kerja sama dan keseriusan. Harapannya, kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan bisa terpenuhi, sehingga Sumbawa semakin unggul, maju, dan sejahtera,” pungkas Wabup Ansori.

Ulasan & Analisis

  1. Makna Strategis Kegiatan

    • Rakor ini menunjukkan komitmen Pemkab Sumbawa dalam memprioritaskan isu kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan.

    • Fokus pada data valid mencerminkan arah kebijakan menuju evidence-based policy.

  2. Tantangan yang Dihadapi

    • Masih ada bantuan pusat yang salah sasaran.

    • Tingkat kemiskinan relatif tinggi (12,87%) dibanding target pembangunan daerah.

  3. Dampak yang Diharapkan

    • Bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

    • Program pemberdayaan masyarakat berbasis data mampu memperkuat ekonomi rakyat.

    • Penurunan kemiskinan bisa lebih cepat dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

  • Integrasi Data Kemiskinan: Memperkuat single data system melalui koordinasi lintas OPD.

  • Optimalisasi Program Pemberdayaan: Menekankan aspek produktif (usaha kecil, UMKM, pertanian) daripada sekadar bantuan konsumtif.

  • Monitoring & Evaluasi Rutin: Membentuk tim khusus evaluasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

  • Kolaborasi Multipihak: Melibatkan BUMN/BUMD, lembaga sosial, dan dunia usaha dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. (KH74)

artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa

sumber : Fb Prokopim Sumbawa

Berita