Mataram, ppid.sumbawakab.go.id/26 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Ivan Indrajaya, ST., M.M., bersama tim yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melakukan koordinasi ke Kantor Pusat PT BPR NTB (Perseroda) di Mataram. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD.
Dalam koordinasi tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program UPLAND (The Development of Integrated Farming and Irrigation in Upland Areas) yang menjadi salah satu program strategis nasional. Program ini dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani di daerah, khususnya petani bawang merah di Kabupaten Sumbawa.
Melalui skema penyertaan modal pemerintah daerah, dana UPLAND akan disalurkan melalui PT BPR NTB (Perseroda) untuk memperkuat permodalan para petani. Selain memberikan manfaat langsung bagi para petani dalam meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan, program ini juga diharapkan dapat memperkuat kinerja PT BPR NTB (Perseroda) sehingga berimplikasi pada peningkatan dividen yang diterima oleh Pemkab Sumbawa sebagai pemegang saham.
Kabag Perekonomian dan SDA, Ivan Indrajaya, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan dunia usaha dalam mendukung program nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi daerah.
Pelaksanaan koordinasi ini memiliki beberapa poin penting yang patut dicatat:
Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan adanya tindak lanjut koordinasi dan penyusunan Ranperda, Pemkab Sumbawa menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan. Masyarakat dapat mengetahui bahwa dana penyertaan modal diarahkan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
Manfaat Ekonomi Ganda
Bagi petani: meningkatkan akses permodalan, produktivitas, dan kesejahteraan.
Bagi Pemkab: memperkuat kinerja BUMD (PT BPR NTB) yang berimplikasi pada peningkatan dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan Peran BUMD
Skema ini mempertegas peran BUMD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya di sektor pertanian.
Tantangan dan Pengawasan
Meskipun potensinya besar, implementasi program ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar:
Penyaluran dana tepat sasaran.
Petani mampu memanfaatkan modal dengan baik.
Risiko kredit macet dapat diminimalisir.
Meningkatkan Kapasitas Petani – Melalui pelatihan manajemen usaha tani, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi pertanian modern.
Penguatan Pengawasan – Membentuk tim monitoring bersama Pemkab, BPR NTB, dan kelompok tani untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.
Transparansi Publik – Menyampaikan laporan perkembangan program secara berkala kepada DPRD dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik.
Sinergi Lintas Sektor – Mengintegrasikan program UPLAND dengan dinas pertanian, perdagangan, dan koperasi agar tercipta ekosistem pertanian yang berkelanjutan. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan pemkab Sumbawa