Bupati Sumbawa Himbau Masyarakat Jaga Kondusifitas Daerah Pasca Dinamika Sosial
30 Agustus 2025 122
Sumbawa Besar, ppid.sumbawakab.go.id/Agustus 2025 – Menyikapi dinamika sosial yang berkembang akhir-akhir ini, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah. Himbauan ini dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
Dalam himbauannya, Bupati Jarot menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, terutama di media sosial. “Kita harus tetap tenang, bijak, dan mengutamakan persaudaraan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan dan kerusuhan yang merugikan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, serta mempercayakan penegakan hukum kepada aparat berwenang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, bersama TNI dan Polri, berkomitmen penuh menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.
Bupati Jarot mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga suasana damai dan kondusif. “Mari kita ciptakan Sumbawa yang aman, rukun, dan sejahtera. Kondisi daerah yang kondusif adalah modal utama untuk melanjutkan pembangunan menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera,” ujarnya.
Ulasan
Himbauan ini lahir di tengah meningkatnya tensi sosial akibat unjuk rasa dan dinamika masyarakat yang marak dibicarakan di ruang publik maupun media sosial. Transparansi sikap pemerintah daerah menjadi kunci penting agar masyarakat mendapatkan arahan yang jelas dan merasa dilibatkan dalam menjaga stabilitas daerah.
Langkah Bupati Sumbawa patut diapresiasi karena selain menekankan pentingnya persatuan, beliau juga mengedepankan prinsip dialog, musyawarah, dan supremasi hukum. Pesan ini relevan untuk meredam potensi konflik dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
