Sumbawa Besar, ppid.sumbawakab.go.id/16 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan langkah strategis dalam penguatan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 215 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa dan dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam pembinaan dan penempatan ASN.
Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa 215 CPNS ini telah melalui proses seleksi nasional yang terbuka, transparan, dan akuntabel, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi. Ia menegaskan bahwa ASN masa kini harus memiliki “Sense of Purpose” — kesadaran akan tujuan dan peran penting mereka dalam pelayanan publik.
“Masa depan Kabupaten Sumbawa membutuhkan ASN yang memiliki rasa malu jika pelayanan lambat dan tidak ramah. Kita butuh ASN yang melek data, peka terhadap tantangan zaman, dan berani melakukan inovasi,” tegasnya.
Bupati juga berpesan bahwa CPNS yang baru saja bergabung tidak cukup hanya kompeten di balik meja kerja, tetapi juga harus siap terjun ke lapangan, memahami persoalan riil masyarakat, dan memberi solusi nyata.
“ASN bukan hanya soal rutinitas birokrasi. Kita butuh kalian semua untuk membawa energi baru, semangat baru, dan harapan baru bagi pelayanan publik di Sumbawa. Jaga integritas, jaga kepercayaan masyarakat, dan tetap rendah hati,” pungkasnya.
Penyerahan SK CPNS ini bukan hanya seremoni administratif, melainkan tonggak penting dalam regenerasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah memberi sinyal kuat bahwa ASN baru harus tampil adaptif terhadap transformasi digital, pelayanan publik berbasis data, dan perubahan sosial.
Tuntutan ASN masa kini tidak sekadar bekerja sesuai SOP, tetapi juga mampu berinovasi, memiliki sensitivitas sosial, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Harapan Bupati agar CPNS memiliki rasa malu bila pelayanan lambat mencerminkan paradigma baru bahwa profesionalisme dan empati adalah dua sisi tak terpisahkan dari ASN modern.
Lebih dari itu, transparansi dalam proses rekrutmen CPNS yang terus dijaga menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus menjauhkan birokrasi dari praktik-praktik nepotisme dan KKN. Ini menjadi contoh bagaimana reformasi birokrasi dijalankan dengan konsisten. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa