Sumbawa, ppid.sumbawakab.go.id/3 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Meski tidak ramai disambut secara publik, pencapaian ini sebenarnya merupakan bentuk tertinggi dari pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
WTP adalah predikat terbaik dalam audit keuangan pemerintah yang diberikan oleh BPK RI. Ini berarti bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, tanpa adanya temuan penyimpangan yang signifikan.
Dalam infografis yang dirilis, dijelaskan bahwa:
Uang rakyat dikelola secara transparan
Tidak ada penyimpangan anggaran
Belanja daerah dilakukan sesuai aturan dan tepat sasaran
Opini WTP bukan sekadar piagam atau penghargaan administratif. WTP berdampak langsung pada kelancaran pembangunan dan kepercayaan pemerintah pusat. Sejumlah manfaat yang dijelaskan, antara lain:
Dana-dana penting seperti Dana Desa, BOS, dan Bansos bisa lebih cepat cair karena dipercaya pusat.
Pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal diuntungkan karena kepercayaan pusat meningkat.
Pemerolehan opini WTP memicu berbagai perbaikan dalam tata kelola pemerintahan:
Audit internal dilakukan secara berkala
Laporan keuangan terbuka untuk publik
Masyarakat diajak aktif dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang desa
Koordinasi dan sinergi antarlembaga semakin kuat, termasuk OPD, DPRD, dan lembaga pengawas
Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat. Dalam infografis, warga diajak untuk:
Menggunakan dana publik secara bijak
Ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
Melaporkan potensi penyelewengan dana
Aktif mendukung gerakan transparansi di tingkat desa dan kecamatan
Meski capaian WTP sangat penting, kurangnya pemahaman publik tentang apa itu WTP dan dampaknya membuat apresiasi terhadap capaian ini kurang terasa. Banyak warga masih menganggap WTP sebagai urusan “atas” atau teknis, padahal dampaknya menyentuh langsung pada layanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
Oleh karena itu, diperlukan komunikasi publik yang efektif agar warga tidak hanya memahami makna WTP, tetapi juga aktif menjaga dan mengawal akuntabilitas anggaran di wilayah masing-masing.
WTP bukan sekadar prestasi birokrasi, tapi cermin dari tata kelola yang baik dan transparan. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus menyosialisasikan pentingnya WTP secara masif, sehingga capaian ini benar-benar terasa manfaatnya di tengah masyarakat. (KH74)
artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa