PENYERAHAN DIPA TAHUN 2023 SHARING SESSION KEMENKEU SATU ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

Sumbawa, ppid.sumbawakab.go.id - Bertempat di Lantai III Kantor Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa - Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat- Mulyadi M.Si, Kepala KPPN Sumbawa - Aziz Muthohar, serta OPD terkait.

Dalam sambutan Kepala KPPN Sumbawa mengatakan, maksud diadakan kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD Tahun Anggaran 2023 oleh presiden republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi oleh wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022 lalu,acara ini sekaligus sebagai simbol dari mulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, tahun 2023 adalah tahun ke-4 pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju di mana 3 tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa, Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak yang sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan DIPA. dalam hal ini di persatuan kerja merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi melandainya kasus covid 19 hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama pihak legislatif.

Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus Diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan, hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program kualitas belanja Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah.

Adapun belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang detail dan pemahaman kondisi lapangan pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat tata kelola yang baik tanpa korupsi serta menghindarkan jika anggaran berlebihan akibat ketidak mampuan eksekusi belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,"ujarnya.

Dalam sambutan Bupati tertulis yang dibacakan oleh Asisten menyampaikan, Saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan Kakak new Direktorat Jenderal pembendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada acara penyerahan Dipa dan TKD 2023 di Mataram kemarin.

Bahwa Belanja Negara di NTB diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui: belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan penguatan hilirrisasi industri, pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin.

Menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja Pemda dalam perbaikan layanan kepada masyarakat serta mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024

Terkait hal ini saya mengajak semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan agar dapat menjaga amanah ini dengan baik, jajaran pemerintah harus membuktikan dapat bekerja dengan cepat responsif dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi di samping itu juga saya mengajak semua untuk selalu bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara mewujudkan visi Indonesia maju.