02 Agustus 2022
270
Sumbawa, ppid.sumbawakab.go.id - (02/08/22) Kegiatan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT. BNI Cabang Sumbawa Besar tentang penyediaan layanan perbankan dalam penerimaan pembayaran pajak daerah menggunakan layanan BNI E-Collection dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Sumbawa digelar di ruang rapat Hasan Usman lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa.
.
Dalam sambutannya Bupati Sumbawa - Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan harapan dengan adanya kegiatan ini semoga dapat menciptakan tertib administrasi serta memudahkan pemerintah dalam hal pendataan kepemilikan tanah. Selanjutnya, Bupati juga berharap kepada Bappenda untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap ada mutasi kepemilikan tanah masyarakat bisa segera tahu. "Dengan terselenggaranya kegiatan ini kedepannya semoga dapat membawa hasil yang baik bagi kita, Juga paling tidak administrasinya ini sudah tertib." Ucapnya.
.
Pada kesempatan yang sama Kepala Cabang BNI Sumbawa Besar - Johannes Didik Suprianto menyampaikan terimakasih kepada pemerintah atas segala support dari awal, selain itu juga semoga kerjasama ini dapat terus dikembangkan sehingga dapat menjadi kerjasama yang mutual antara BNI dan Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa.
"kami menjunjung tinggi amanah ini, mudah-mudahan proses E-Collection ini bisa membawa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara umum."imbuhnya.
.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa - Subhan, S. ST.,SH juga menambahkan dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat akan terbantu dalam pembayaran pajak, tidak ada lagi kebocoran terkait dengan Pembayaran BPHTB, dan yang paling utama adalah tertib administrasi serta peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa.
.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Staff Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Kepala Agraria dan Tata Ruang