SUMBAWA, ppid.sumbawakab.go.id/26 Agustus 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sumbawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Wabup Ansori meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat agar memberikan dukungan secara terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Keterbukaan dalam penyampaian data, informasi, kebutuhan, maupun kendala yang dihadapi dinilai penting agar pemeriksaan dapat memberikan gambaran yang objektif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.

“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Dorong Perbaikan Layanan Air Minum dan Pengelolaan Pariwisata

Pemeriksaan kinerja pendahuluan tersebut direncanakan berlangsung kurang lebih 40 hari. Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pemeriksaan, termasuk efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan sektor kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Wakil Bupati, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Khusus di sektor pariwisata, Wabup berharap pengelolaan potensi daerah dapat semakin diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pengembangan destinasi dan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga perlu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelaku UMKM, serta sektor-sektor pendukung lainnya.

Sementara itu, terkait penyediaan air minum, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas pengelolaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemkab Sumbawa Siap Kooperatif

Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan kesiapan perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan diharapkan dapat disampaikan secara lengkap dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak menutup-nutupi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Hal tersebut penting agar rekomendasi yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan serta pelayanan publik.

Melalui proses pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemeriksaan sebagai Momentum Evaluasi dan Perbaikan

Pemeriksaan kinerja oleh BPK RI perlu dipandang sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat apakah kebijakan, program, anggaran, dan pelayanan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif.

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, pemeriksaan terhadap sektor pelayanan air minum dan pariwisata menjadi perhatian penting karena kedua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan air minum, misalnya, berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan dan efektivitas pelayanan menjadi penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang perlu diperbaiki.

Demikian pula sektor pariwisata. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi wisata yang besar, namun pengembangan sektor tersebut perlu terus dievaluasi agar investasi dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.

Keterbukaan Data Menjadi Kunci

Pesan Wakil Bupati mengenai keterbukaan data menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan tersebut.

Pemeriksaan yang baik membutuhkan data yang lengkap, akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Perangkat daerah tidak hanya perlu menyampaikan keberhasilan, tetapi juga harus terbuka mengenai kendala, kelemahan, dan persoalan yang dihadapi.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menjadi solusi terhadap persoalan nyata.

Transparansi dan Tindak Lanjut

Untuk kepentingan transparansi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat secara proporsional menyampaikan informasi mengenai:

ruang lingkup pemeriksaan;
perangkat daerah atau unit yang terkait;
tujuan pemeriksaan;
jangka waktu pelaksanaan;
proses tindak lanjut atas rekomendasi setelah pemeriksaan selesai;
langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut setelah pemeriksaan. Nilai utama dari pemeriksaan bukan hanya terletak pada proses dan hasil laporan, tetapi pada sejauh mana temuan dan rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata.

Dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan sikap yang terbuka serta kooperatif, pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK RI diharapkan dapat menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus memperkuat akuntabilitas, me-ningkatkan kinerja, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.(KH74)

artikel berita ini dibuat untuk keperluan publikasi dan transparansi kegiatan Pemkab Sumbawa

#SumbawaUnggulMajuSejahtera