04 Nov 2025
Wabup H. Ansori menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik RSUD Sumbawa telah mencapai sekitar 60 persen. Ia menekankan agar pihak kontraktor segera mempercepat penyelesaian proyek, mengingat waktu pelaksanaan tinggal tersisa kurang dari dua bulan
02 Nov 2025
Penurunan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan akses layanan dasar yang dijalankan oleh Pemkab Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori
01 Nov 2025
BAZNAS Sumbawa Terus Giatkan Syiar Zakat, Infak, dan Sedekah Lewat Kegiatan Rutin Setiap Juma
01 Nov 2025
Dengan angka 0,379, Kabupaten Sumbawa berada dalam zona ketimpangan sedang namun relatif terkendali. Artinya, secara umum pendapatan masyarakat di Sumbawa masih terdistribusi cukup merata
01 Nov 2025
Capaian ini menjadi indikator bahwa program pengendalian harga dan inflasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
01 Nov 2025
Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas kader PKK dan memperkokoh sinergi antara Pokja I di tingkat provinsi dan kabupaten
01 Nov 2025
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan
31 Okt 2025
Fenomena PKL yang berjualan di trotoar seringkali muncul akibat keterbatasan ruang usaha yang legal dan mudah diakses. Oleh karena itu, pendekatan humanis yang ditempuh Satpol PP merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil
31 Okt 2025
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, sekaligus perlindungan terhadap individu ODGJ agar memperoleh penanganan yang tepat dari pihak berkompeten.
